Tinjauan Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Baubau: Transparansi dan Akuntabilitas
Pemeriksaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Baubau merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, tinjauan pemeriksaan pelaksanaan APBD Baubau menjadi sorotan utama untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efisien.
Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Baubau, Budi Santoso, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan APBD. Beliau mengatakan, “Pemeriksaan pelaksanaan APBD Baubau dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.”
Dalam tinjauan pemeriksaan pelaksanaan APBD Baubau, BPK juga mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, pihak BPK juga mengingatkan agar setiap pelaksanaan APBD harus dilakukan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Menurut Wakil Walikota Baubau, Iwan Sultoni, pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD. Beliau menyatakan, “Kami selalu berkomitmen untuk menjalankan APBD secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.”
Dengan adanya tinjauan pemeriksaan pelaksanaan APBD Baubau yang dilakukan oleh BPK, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana publik. Transparansi dan akuntabilitas harus senantiasa menjadi prinsip utama dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.