Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baubau memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi anggaran di daerah ini. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, BPK Baubau memiliki tugas untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Menurut Kepala BPK Baubau, Ahmad Rifai, transparansi anggaran merupakan kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. “Dengan adanya transparansi anggaran, masyarakat dapat memantau secara langsung bagaimana uang negara digunakan dan apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujar Ahmad Rifai.
Salah satu langkah yang dilakukan oleh BPK Baubau dalam meningkatkan transparansi anggaran adalah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pengelolaan keuangan daerah. Melalui pemeriksaan ini, BPK Baubau dapat menemukan potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, peran BPK Baubau dalam meningkatkan transparansi anggaran sangat vital. “BPK Baubau harus terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi penyelewengan anggaran yang merugikan masyarakat,” ujar Adnan Topan Husodo.
Dengan adanya peran yang aktif dari BPK Baubau, diharapkan tingkat transparansi anggaran di daerah ini dapat terus meningkat. Masyarakat pun diharapkan ikut serta dalam memantau penggunaan anggaran negara untuk memastikan bahwa uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Sehingga, korupsi dan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.