Kritik dan Saran terhadap Pengelolaan Dana Hibah Baubau: Apa yang Perlu Diperbaiki?


Pengelolaan dana hibah di Kota Baubau menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Banyak kritik dan saran yang dilontarkan terhadap pengelolaan dana hibah ini. Namun, apa sebenarnya yang perlu diperbaiki?

Menurut Bambang, seorang warga Baubau, pengelolaan dana hibah di kota ini masih belum transparan. “Kita sering tidak tahu kemana sebenarnya dana hibah tersebut digunakan. Transparansi harus ditingkatkan agar masyarakat bisa melihat dengan jelas manfaat dari dana hibah tersebut,” ujarnya.

Kritik terhadap pengelolaan dana hibah Baubau juga disampaikan oleh Pak Joko, seorang pengamat keuangan. Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan dana hibah harus diperketat. “Pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dana hibah agar tidak terjadi penyelewengan,” paparnya.

Sementara itu, Dewi, seorang aktivis masyarakat, memberikan saran agar pemerintah Baubau lebih memperhatikan penggunaan dana hibah untuk program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Pemerintah harus lebih selektif dalam memilih program yang akan didanai dengan dana hibah agar tidak sia-sia,” tegasnya.

Menyikapi kritik dan saran tersebut, Walikota Baubau, Budi Santoso, menyatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana hibah. “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Baubau,” katanya.

Dalam upaya perbaikan pengelolaan dana hibah Baubau, melibatkan partisipasi masyarakat sangatlah penting. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana hibah.

Dengan adanya kritik dan saran yang membangun, diharapkan pengelolaan dana hibah di Kota Baubau dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kritik dan saran tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan dana hibah yang harus didengarkan dan dipertimbangkan oleh pemerintah setempat.