Tantangan dan solusi dalam menjamin akuntabilitas anggaran Baubau menjadi perbincangan hangat di kalangan para pembuat kebijakan dan masyarakat. Anggaran yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik dan merugikan masyarakat secara luas.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Baubau, Bambang Sutrisno, tantangan utama dalam menjamin akuntabilitas anggaran di daerah ini adalah kurangnya kesadaran dan komitmen para pengambil keputusan untuk menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas. “Kita masih sering menemui kasus penyalahgunaan anggaran karena kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik,” ujar Bambang.
Salah satu solusi yang diusulkan oleh para ahli adalah peningkatan keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran publik. Menurut Profesor Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Andi Tenri, “Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Masyarakat harus diberikan akses yang lebih luas untuk mengetahui bagaimana anggaran mereka digunakan oleh pemerintah daerah.”
Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran juga dianggap perlu untuk meningkatkan akuntabilitas. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme pengawasan yang kuat dapat menjadi langkah awal untuk menjamin hal tersebut.”
Dengan adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan akuntabilitas anggaran di Baubau dapat terjamin dengan baik. Sehingga dana publik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.